loading...
Industri ritel modern danm sejumlah bisnis, jualan kaki lima, makanan, fashion baik offline atau online tengah mengalamai kelesuan. Lantas Apa sebetulnya penyebabnya?
Menurut Ferry, menurutnya daya beli tidak terlepas dari mulai bergesernya gaya hidup masyarakat menengah ke bawah. Di mana dikala ini masyarakat menengah ke bawah sudah mulai mengurangi biaya spending yang tidak dibutuhkan.
"Kalau kita lihat kini ini market kan ada dua segmen menengah ke bawah dan ke atas. Nah yang ke bawah ini sudah mulai irit. Artinya mereka mulai mengurangi biaya spending-spending yang tidak dibutuhkan. Dan itu terjadi yang terjadi di sentra perbelanjaan selama ini," ungkapnya dikala dijumpai di Gedung World Trade Center, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Mulai mengiritnya masyarakat menengah ke bawah ini juga tidak terlepas dari biaya kebutuhan pohidup yang semakin tinggi. Sedangkan penghasilan mereka tidak bertambah.
"Kebutuhan pokok meningkat, income tidak bertambah. Sehingga mereka mengirit," jelasnya.
Di sisi lain juga, masyarakat menengah ke atas juga masih banyak yang membahana konsumsinya. Sehingga sangat masuk akal kalau daya beli masyarakat Indonesia melemah
Jokowi Sebut Isu Daya Beli Turun Dibikin Orang Politik untuk 2019
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut isu daya beli yang anjlok diembuskan oleh orang yang punya kepentingan politik jangka pendek, menuju Pemilu 2019. Jokowi menantang orang itu untuk blak-blakan saja.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2017 di Ballroom Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017). Ratusan pengusaha berkumpul menyimak pidato Jokowi.
Awalnya, Jokowi memaparkan bantahannya bahwa dikala ini daya beli anjlok. "Isu-isu terkena daya beli. 'Pak, daya beli turun, anjlok'," kata Jokowi.
Menurutnya, tilikan soal daya beli tidak sanggup dilepaskan dari fenomena peralihan toko luring (offline) ke daring (online). Padahal, kata dia, daya beli tak benar-benar anjlok. Dia mengemukakan angka-angka sebagai bukti.
"Saya terima angka, jasa kurir naik 135 persen di selesai September ini. Kita ngecek DHL, JNE, Kantor Pos, saya cek. Saya kan juga orang lapangan," ujar Jokowi.
Bukti kedua, ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berasal dari pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen. Kenaikannya sebesar 12,14 persen. Ini menunjukan bahwa ada acara ekonomi yang bertumbuh.
"Baru tadi pagi saya terima (data ini). Kenapa nggak confident (percaya diri)? Angka-angka ini riil," ujar Jokowi.
Dia menambahkan data industri terpantau naik 16,63 persen dibanding tahun lalu. Menurutnya, ini yakni angka pertumbuhan yang besar. Perdagangan juga terpantau naik 18,7 persen. Harga ekspor pertambangan sudah mulai merata, yakni naik 30,1 persen.
"Terserah percaya atau tidak. Kalau ada yang ngotot, silakan maju. Silakan bicara," ujar Jokowi disambut tawa para pengusaha di dalam ruangan ini.
Dia terus melanjutkan pemaparan data. Misalnya nilai pertanian naik 23 persen dibanding tahun lalu. Entah nilai hasil pertanian, hasil nilai ekspor, atau nilai spesifik lainnya, Jokowi tidak menjabarkan lebih rinci. Nilai konstruksi terbilang turun dibanding tahun kemudian soalnya Jokowi memang menurunkan pajak final.
"Angka-angka ibarat ini gimana? Masak angka-angka ini (Anda) nggak percaya?" ujar Jokowi.
Angka-angka tersebut menyampaikan isu daya beli turun sebetulnya kurang tepat. Di sinilah Jokowi menyatakan sebetulnya pembikin isu ini sebetulnya yakni 'orang politik'.
"Angka-angka ibarat ini kalau nggak saya sampaikan nanti isunya spesialuntuk daya beli turun-daya beli turun. Saya lihat yang ngomong siapa tho? Oh, orang politik. Ya sudah nggak apa-apa," kata Jokowi disambut tawa seisi ruangan.
Bila saja yang mengembuskan isu itu yakni pebisnis, Jokowi tak akan keberatan untuk mengajak berdiskusi. Tapi sebab yang mengembuskan isu itu yakni orang politik, Jokowi memaklumi dan membiarkan saja.
"Orang politik tugasnya ibarat itu kok, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah, kita blak-blakan saja. Orang 2019 tinggal setahun," kata Jokowi santai, tiruana tertawa.
Ekonom Bank Mandiri: Daya Beli Masyarakat Memang Melambat
Pernyataan Presiden Joko Widodo kalau isu penurunan daya beli masyarakat dikala ini sengaja dipolitisasi untuk kepentingan 2019 ditanggapi banyak sekali pihak. Jokowi mengklaim kalau kondisi ekonomi Indonesia baik-baik saja dan daya beli masyarakat naik.
Chief Economist Bank Mandiri, Anton Hermanto Gunawan menilai, pernyataan Jokowi soal daya beli memang tidak salah, daya beli masyarakat memang tidak anjlok. Namun, ia menegaskan kalau dikala ini memang terjadi perlambatan daya beli masyarakat.
"Mungkin semester I ada delay dan kita menduganya ibarat itu," kata Anton dikala pemaparan 'Macroeconomic Outlook Mandiri Group Triwulan III wacana Ekonomi, Perbankan & Pasar Modal 2017' di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).
Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga kuartal II tahun ini spesialuntuk mencapai 4,95%, naik tipis dibandingkan kuartal sebelumnya yang pertumbuhannya 4,94%. Namun melambat kalau dibandingkan kuartal II tahun kemudian yang mencapai 5,07%.
Menurut Anton, perlambatan daya beli terjadi pada kelompok masyarakat tertentu yang terdampak pada kebijakan subsidi. Peralihan sketsa menolongan subsidi tersebut membuat kelompok masyarakat tersebut menahan belanjanya.
"Spending yang melambat yakni kelompok yang tidak berhak sanggup bansos, tapi mereka harus menghadapi siatuasi di lapangan bayar listrik, BBM dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya," jelasnya.
Justru Anton menilai, untuk kelompok masyarakat miskin sendiri tidak terpengaruh dengan menurunnya daya beli ini. Lantaran, untuk kelompok tersebut masih menerima menolongan sosial dari pemerintah yang sanggup menopang kebutuhannya.
"Kelompok yang paling miskin mungkin pendapatannya mudah biasa saja tapi ia ditopang oleh menyebarkan macam kebijakan sosial," ujarnya.
Selain itu, Anton juga menilai adanya perpindahan contoh belanja masyarakat dari offline ke online. Namun Anton masih terus mengkaji apakah menurunnya daya beli masyarakat ini benar-benar dipengaruhi adanya shiffting ke online. atau sebab rakyat menengah bawah sedang berhemat
Ini Dua Faktor Penyebab Daya Beli Melemah
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih melambat dan belum menyampaikan peningkatan signifikan. Hanya saja, daya beli masyarakat dinilai tidak turun ibarat yang diperkirakan. Yang terjadi, ada pergeseran kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan uang yang mereka miliki.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, daya beli secara keseluruhan tidak turun. Meski begitu, ia mengakui ada tekanan dalam konsumsi domestik yang membuat konsumsi rumah tangga datar.
"Dibandingkan negara tetangga, pertumbuhan konsumsi Indonesia cenderung stabil tapi rendah. Makara pada dasarnya daya beli masyarakat tidak turun tapi pertumbuhannya melemah," ungkapnya di Jakarta, Selasa, (3/10).
Ia merinci ada indikasi penurunan konsumsi pada kelompok masyarakat menengah dan atas sebab mereka beralih ke tabungan. Hal itu menjadikan uang masyarakat semakin banyak mengendap di bank.
Pada sisi lain, terang Faisal, pertumbuhan kredit cenderung turun. Sudah hampir 11 bulan berjalan pada 2017 ini tapi pertumbuhannya belum mencapai dua digit.
Faisal mengungkapkan ada sikap masyarakat yang harus ditelaah mengapa lebih banyak ke tabungan. Pada 2012, spesialuntuk 18,6 persen masyarakat yang menabung, namun dalam dua tahun terakhir naik sekitar 20,77 persen sehingga DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan naik terus.
Selain itu, ada pergeseran contoh konsumsi bukan penurunan daya beli. Menurut Faisal, adanya perubahan gaya hidup di mana orang semakin banyak menentukan bepergian dibandingkan makan di mal.
"Persentase orang yang bepergian ke luar negeri 13 persen, kalau ke dalam negeri 10 persen," kata ekonom yang pernah maju sebagai cagub DKI ini.
Jokowi Sebut Daya Beli RI Naik, Apa Kata Bos JNE?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak percaya bahwa daya beli masyarakat turun. Dia meyakini bahwa spesialuntuk ada peralihan contoh belanja masyarakat dari offline ke online terbukti dari jasa pengiriman barang yang meningkat.
Hal itu pun dibenarkan oleh PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) selaku salah satu perusahaan jasa pengiriman barang. Perusahaan mengakui bahwa memang terjadi peningkatan pengiriman barang.
"Iya memang pengiriman kita meningkat. Mereka yang di toko memang mengaku iya nih sepi. Tapi itu sebab ada cara lain masyarakat berbelanja yakni melalui online," kata Direktur Utama JNE Muhammad Feriadi kepada detikFinance, Rabu (4/10/2017).
Feri mengatakan, efek berkembangnya industri e-commerce di Indonesia memang membawa berkah bagi perusahaan. Terbukti dari volume penjualan yang terus meningkat.
Namun tidak ibarat yang dikatakan Jokowi bahwa bahwa jasa kurir naik 135% di selesai September. JNE spesialuntuk mencicipi kenaikan volume pengiriman sekitar 25-30%.
"Angkanya saya tidak sanggup disclose tapi sekitar 25-30% peningkatan volume penjualan," imbuhnya.
Kendati begitu untuk rata-rata setiap tahunnya, pihaknya mencicipi adanya kenaikan volume pengiriman sekitar 30-40%. Meski kompetisi di bidang pengiriman atau jasa kurir juga semakin ketat.
"Memang pengiriman menjadi pilar ketiga bagi e-commerce. Makara sangat dibutuhkan. Tapi pemain semakin banyak, kompetisi semakin ketat," tukasnya.
Sebelumnya Jokowi mengaku tidak percaya bahwa daya beli anjlok. Sebab ia menemukan beberapa bukti ibarat jasa kurir naik 135% di selesai September.
"Kita ngecek DHL, JNE, Kantor Pos, saya cek. Saya kan juga orang lapangan," kata Jokowi.
Selain itu ia juga melihat adanya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPn) yang berasal dari barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen. Kenaikannya sebesar 12,14% yang diartikan bahwa masih terjadi acara ekonomi.
Gudang Toko Online Laris, Jokowi Bantah Penurunan Daya Beli
ernyataan Jokowi diamini oleh Chief Executive Office Blibli, Kusumo Martanto. Ia mengaku perusahaannya tengah memperbesar jangkauan pengiriman. Rencananya, empat gudang gres akan dibentuk di beberapa kota untuk menambah empat gudang yang sudah beroperasi di Jakarta.
“Kami akan tambah terus gudang untuk mencakup beberapa aspek seluruh Indonesia semoga pengiriman makin cepat,” kata Kusumo kepada Katadata.
Menurut dia, logistik yakni salah satu tantangan perusahaan digital sebab ongkosnya masih mahal. Pembangunan infrastruktur diprediksinya bakal menurunkan biaya produksi, dibarengi dengan munculnya produsen dari luar Pulau Jawa.
Sehingga, ia juga mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah pengguna layanan digital untuk menjual produk supaya lebih tersebar luas. “Biayanya jadi murah kalau produsen di tempat semakin banyak,” tutur Kusumo.
Sementara Chief Marketing Officer Lazada Achmad Alkatiri Lazada mengungkapkan kalau perusahaannya punya ambisi untuk mempersempit kesentidakboleh antara kota besar dan kota kecil di Indonesia.
“Kami berusaha membangun infrastruktur logistik di tempat untuk mengakali kebutuhan dan ongkos kirim yang masih mahal secara operasional,” ujar Achmad.
Lazada berencana membangun gudang di Makassar, Balikpapan, dan Pekanbaru. melaluiataubersamaini pengurangan biaya operasional, Lazada sanggup melaksanakan agenda gratis ongkos kirim kepada pembeli di daerah. “Program ini sanggup menstimulasi orang untuk belanja secara digital,” katanya lagi.
Senior Director PT Savills Consultants Indonesia Lucy Rumantir menyatakan korelasi perkembangan e-commerce dengan undangan properti sangat erat. "Implikasinya kebutuhan terhadap toko retail berkurang, tetapi ada pertambahan ke arah yang tidak sama ibarat gudang dan sentra distribusi. Selain itu, e-commerce juga butuh kantor untuk manajemen," kata Lucy, beberapa waktu lalu.
Kelompok Masyarakat Menengah Bawah Masih Tahan Konsumsi
Daya beli masih menjadi anomali di tengah pertumbuhan ekonomi yang bergerak ke arah positif. Banyak penyebab yang diduga melatarbelakangi masyarakat untuk menahan konsumsi sehingga daya beli dinilai cenderung melemah.
Chief Economist Bank Mandiri Anton Hermanto Gunawan menyampaikan penurunan daya beli tidak sanggup dipukul rata ke seluruh kelompok masyarakat. Menurutnya, penurunan daya beli spesialuntuk terjadi pada kelompok tertentu.
"Kalau kita lihat kembali kelompok paling miskin mungkin pendapatan mudah biasa, tapi mereka ditopang kebijakan sosial atau bansos," ungkapnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Anton menilai, justru pelambatan daya beli terjadi pada kelompok menengah karena mereka harus menanggung efek dari kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan administered price.
"Spending yang melambat yakni kelompok yang tidak berhak sanggup bansos tapi mereka harus menghadapi situasi di lapangan bayar listrik BBM dengan harga yang lebih tinggi sebelumnya," kata dia.
Kebijakan Pemerintah melalui pengalihan subsidi yakni kebijakan yang sempurna di mana akan mengalihkan anggaran kepada hal yang lebih bermanfaa bagi masyarakat, namun, bagi kelompok menengah yang menanggung kenaikan harga pasca pengurangan subsidi serta tidak mendapatkan menolongan sosial pemerintah, justru memberatkan mereka. Akibatnya, mereka cenderung menahan konsumsi.
" Reformasi subsidi sebetulnya baik, untuk mengalihkan indirect ke direct subsidi, membuat mereka yang near poor harus menanggung akibatnya, makanya sanggup tercermin dari pertumbuhan konsumsi yang lebar," kata dia.
Selain itu, pelemahan daya beli, juga terkait dengan perubahan contoh pembelian ke online.
Hal senada juga diungkapkan oleh, Head of Industry and Regional research Dendi Ramdani. Menurutnya ada sebanyak, 19 juta orang yang terkena efek dari pencabutan subsidi, banyaknya masyarakat yang terimbas, menjadikan adanya penurunan daya beli.
"Pencabutan subsidi listrik sehingga orang harus bayar dengan harta pasar, dan itu dampaknya ke 19 juta rumah tangga. Mereka kini harus bayar dua kali lipat. jadi ya ia harus pembiasaan pengeluarannya, jadi dampaknya akan mengurangi konsumsi," kata dia.
Namun bagaimana jawaban rakyat kecil yang berjualan di pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok, toko bangunan, para pedagang kaki lima yg berjualan dipinggir-pinggir jalan, apakah mengalami penurunan pendapatan? dan apakah pembeli yang berbelanja Online yakni dari golongan ekonomi Menengah ke Bawah atau Menengah ke Atas?
Salah satu faktor yang menyedot dan menguras saldo keuangan keluarga bagi ekonomi menengah ke bawah yakni dicabutnya Subsdi listrik dan penarikan pajak diberbagai sektor oleh pemerintah
Untuk mengetahui keluhan tingginya biaya listrik, sanggup dibaca satu persatu dilink ini http://listrik.org/pln/tarif-dasar-listrik-pln/
references by
- https://economy.okezone.com/read/2017/10/03/470/1787869/daya-beli-menurun-masyarakat-menengah-bawah-mulai-kurangi-belanja
- https://kumparan.com/angga-sukmawijaya/ekonom-bank-mandiri-daya-beli-masyarakat-memang-melambat
- http://www.republika.co.id/diberita/ekonomi/makro/17/10/04/ox9pzb440-ini-dua-faktor-penyebab-daya-beli-melemah
- https://finance.detik.com/diberita-ekonomi-bisnis/3669692/jokowi-sebut-daya-beli-ri-naik-apa-kata-bos-jne
- http://katadata.co.id/diberita/2017/10/04/jokowi-bantah-penurunan-daya-beli-karena-sewa-gudang-toko-online-naik
- https://economy.okezone.com/read/2017/10/04/20/1788827/butuh-adaptasi-kelompok-masyarakat-menengah-masih-tahan-konsumsi
0 Komentar untuk "Benarkah Daya Beli Rakyat Menengah Ke Bawah Menurun?"